PLNKitsbs.co.id

Wadah Berbagi Para Penduduk Indonesia

Tujuan Otonomi Daerah

Tujuan Otonomi Daerah

Tujuan Otonomi Daerah – Biasanya berita mengacu pada hak dan kekuasaan yang diberikan oleh pemerintah kepada daerah yang merupakan bagian dari kekuasaannya. Inilah yang biasa disebut otonomi daerah. Oleh karena itu, dalam hal ini, kita akan bersama-sama membahas masalah otonomi daerah dan struktur terkait dengan kebijakannya.

Pemahaman Tentang Otonomi

Dalam bahasa (etimologi) otonomi berasal dari bahasa Yunani, yaitu Autos, yang berarti “satu”, sedangkan Namos berarti “aturan atau hukum.”

Dengan demikian, kita dapat secara harfiah menafsirkan bahwa otonomi daerah adalah hak, kekuasaan dan kewajiban yang dimiliki suatu daerah dalam mengelola dan mengatur dirinya sendiri, semua urusan publik dan kepentingan masyarakatnya sesuai dengan hukum.

Tujuan Otonomi Daerah

Berikut ini adalah beberapa ahli dalam proposal, definisi otonomi daerah:

1. Benjamin Hossein

Pemerintah dilakukan oleh dan untuk orang-orang di daerah yang masih berhubungan di satu negara, secara tidak resmi, yang berada di luar pemerintah pusat.

2. Ateng Xiarifudin

Kebebasan atau kemerdekaan, yang memiliki keterbatasan, karena itu adalah hadiah sementara yang harus dimintai pertanggungjawaban.
Latar belakang Otonomi daerah di Indonesia lahir ketika ketidakstabilan sosial sangat meluas pada tahun 1999. Karena pada periode sebelum krisis ekonomi yang melanda Indonesia pada tahun 1997, gejolak politik muncul, memuncak dengan berakhirnya pemerintahan Orde Baru. yang telah berkuasa selama 32 tahun di Indonesia. Setelah runtuhnya pemerintahan Orde Baru pada tahun 1998, muncul masalah terkait dengan sistem konstitusi dan kebutuhan daerah, yang memberikan kontribusi besar.

Lalu ada wacana tentang otonomi daerah, yang terbagi menjadi dua bentuk: internal dan eksternal, yaitu:

A. Otonomi internal

Otonomi internal ini muncul karena munculnya berbagai tuntutan karena sistem administrasi publik yang buruk, yang dilakukan secara terpusat. Pada saat itu ada kesenjangan besar dan ketidaksetaraan antara pembangunan yang dilakukan di kota-kota besar di Indonesia, mengakibatkan banyak kasus kejahatan dan penderitaan dalam penataan kota-kota di daerah tersebut.

B. Otonomi eksternal

Otonomi eksternal ini muncul dari beberapa referensi yang dapat dilihat dalam dua cara, yaitu aspek internal dan aspek eksternal.

1. Aspek internal

Kondisi itu karena di Indonesia ada beberapa faktor yang berkontribusi terhadap implementasi sistem otonomi daerah di Indonesia.

2. Aspek eksternal

Kondisi tersebut disebabkan oleh adanya sejumlah faktor yang timbul di luar Indonesia, yang merangsang dan mempercepat implementasi implementasi Sistem Otonomi Daerah di Indonesia.

Prinsip otonomi daerah

Dalam implementasi sistem implementasi, ada 3 jenis formulir yang memiliki fungsi berbeda, yaitu:

1. Otonomi tanpa batas

Prinsip yang berlaku untuk otonomi tanpa batas adalah memberdayakan daerah, untuk mengimplementasikan perjanjian dan pengaturan dalam pemerintahan yang mencakup semua bidang.

Namun, masih ada batasan tertentu yang tidak relevan dengan urusan mereka, karena mereka melampaui kerangka sistem pemerintah daerah, seperti masalah kebijakan luar negeri dan masalah keamanan nasional.

2. Otonomi sejati

Prinsip yang diterapkan pada otonomi nyata adalah memberdayakan daerah berdasarkan tanggung jawab yang telah ditentukan. Ini berlaku agar daerah yang diberi wewenang dapat tumbuh.

3. Tanggung jawab otonomi

Prinsip yang diterapkan pada otonomi tanggung jawab adalah memberikan kekuatan kepada daerah untuk memastikan kesejahteraan rakyatnya.

Lihat Juga :

Tags:

About

View all posts by