Peran aparat penegak hukum di Indonesia

Sebagai negara hukum, Indonesia wajib melaksanakan hukum.

Pelaksanaan hukum itu berupa tindakan-tindakan yang harus dilakukan atau disebut dengan penuntutan pidana.

Dalam penegakan hukum, peran aparat penegak hukum sangat dibutuhkan. Hukum tidak bisa ditegakkan sendirian.

Oleh karena itu, peran aparat penegak hukum sangat diperlukan untuk menegakkan supremasi hukum.

Dalam liputan buku Mengenal Profesi Penegak Hukum (2018) karya Viswanndro, Maria Matilda, dan Bayu Saputra, beberapa lembaga penegak hukum di Indonesia dan perannya diuraikan sebagai berikut:

Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri)

Polisi merupakan salah satu instrumen hukum yang bertanggung jawab menjaga keamanan dan ketertiban, menjaga keamanan dan mengayomi masyarakat.

Dapatkan informasi, inspirasi, dan wawasan di email Anda.
email pendaftaran

Sebagai lembaga penegak hukum, tugas utama polisi adalah menjaga keamanan dalam negeri.

Baca juga: Kekuasaan Kehakiman: Peran Kehakiman

Polisi berada di garis depan proses penuntutan di Indonesia, di depan jaksa dan hakim.

Selain itu, polisi berperan sebagai penyidik ​​dalam penegakan hukum yang berkaitan dengan tindak pidana.

Pengaturan tentang kepolisian dibuat dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Wewenang kepolisian adalah sebagai berikut:

Melaksanakan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan.
Melarang siapa pun meninggalkan atau memasuki TKP untuk tujuan penyelidikan.
Membawa dan menghadapkan orang ke penyidik ​​sebagai bagian dari penyelidikan.
Perintah untuk menghentikan tersangka dan mencari serta memverifikasi identitas.
Panggilan untuk mendengar dan menanyai orang-orang sebagai tersangka atau saksi.
Menyerahkan berkas perkara ke kejaksaan.

Baca juga: Hakikat Perlindungan dan Penegakan Hukum

Kejaksaan Republik Indonesia

Kejaksaan merupakan salah satu lembaga penegak hukum yang bertugas melakukan penegakan hukum.

Surat dakwaan adalah perbuatan penuntut umum untuk melimpahkan perkara tersebut kepada pengadilan negeri yang berwenang dengan permintaan untuk diperiksa dan diputus oleh hakim dalam sidang pengadilan.

Pelaku tindak pidana yang akan dituntut adalah orang-orang yang benar-benar bersalah dan telah memenuhi kriteria tindak pidana yang didakwakan, yang didukung oleh bukti-bukti yang cukup dan didukung oleh sekurang-kurangnya dua orang saksi.

Dalam proses penuntutan pidana, kejaksaan berkewajiban menegakkan supremasi hukum, melindungi kepentingan umum, menegakkan hak asasi manusia dan memberantas korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).

Baca juga: Sistem Hukum dan Peradilan Indonesia

Ketentuan tentang penuntutan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penuntutan Negara Republik Indonesia. Kewenangan penuntut umum dibagi menjadi tiga bidang, yaitu:

Bidang kriminal

Wewenang penuntut umum dalam bidang pidana, yaitu:

Bawa biaya
Melaksanakan putusan pengadilan dan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
Mengawasi pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengaturan, dan putusan masa percobaan.
Melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang.
Lengkapi berkas-berkas tertentu dan lakukan pemeriksaan tambahan sebelum akhirnya diserahkan ke pengadilan.

Wilayah sipil dan administrasi negara

Dalam bidang perdata dan ketatanegaraan, penuntut umum dengan kekuasaan khusus dapat bertindak baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah.

Bidang ketertiban umum dan ketenteraman

Wewenang Kejaksaan di bidang ketertiban dan ketentraman masyarakat, yaitu:

Penguatan kesadaran masyarakat akan hukum.
Penegakan Hukum Kebijakan Keamanan.
Penelitian dan pengembangan statistik hukum dan kejahatan.

Baca juga: Peran Peradilan di Indonesia

Hakim

Hakim adalah pejabat peradilan yang menjalankan kekuasaan kehakiman di Indonesia. Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menegakkan keadilan guna menegakkan hukum dan keadilan.

Pernyataan ini menunjukkan bahwa hakim memiliki yurisdiksi atas lembaga peradilan. Dalam proses penuntutan, hakim memiliki kekuasaan untuk mengadili.

Proses peradilan adalah rangkaian tindakan hakim untuk menyelesaikan perkara hukum berdasarkan asas

LIHAT JUGA :

indonesiahm2021.id
unesa.id
unimedia.ac.id
politeknikimigrasi.ac.id
stikessarimulia.ac.id
ptsemenkupang.co.id